pasal 29 ayat 3 uu kup. Dasar Penerbitan STP. pasal 29 ayat 3 uu kup

 
Dasar Penerbitan STPpasal 29 ayat 3 uu kup  Sanksi denda tidak

Lebih lanjut, sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 03/2018 stdd PMK Nomor 209/PMK. Lain halnya. 000 tdk dibayar. Seluruh ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang KUP terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU KUP. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. Dalam KMK itu disebutkan bahwa tarif bunga atas sanksi administrasi dikenakan tiap bulan dan berlaku sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. UU Cipta Kerja],” bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam PMK 18/2021, dikutip pada Senin. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945; 2. 000. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan diubahnya Pasal 34 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam Bagian II UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). TENTANG. ARTIKEL TERKAIT. ". No. 9/PMK. DASAR HUKUM Pasal 4 PMK-18/2021 1 Permohonan diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Ini. 2. Pada ketiga macam pelanggaran itu, pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dilakukan sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Penjelasan Pasal 8 UU KUP. Pasal 44B ayat (3) tersebut merupakan pasal baru yang belum ada dalam UU KUP sebelumnya. Kata "benar" yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP ini, adalah mencatat sesuai dengan perhitungan yang benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara. Kata "benar" yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP ini, adalah mencatat sesuai dengan perhitungan yang benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 091. ” Hal ini menegaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar. (PPh) dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 22 ayat 1, PPh 15, PPh 4 ayat (2) juga lebih mudah melalui e-Bupot Unifikasi Klikpajak. ?STP Pasal 19 ayat (1) UU KUP Pengajuan Pasal 36 (1) b dapat dilakukan 101 1 Pasal 5 ayat (6) PMK No: 8/PMK. (Pasal 3 ayat 5 UU KUP). 04/1993, apabila kepada WP yang penghitungan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dilakukan berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :. /1993. Dalam Pasal 31 ayat (1) UU KUP disebutkan tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Pernyataan Noorfais yang menolak memberikan data lantaran terbentur ketentuan undang-undang, langsung disambar anggota Panja lain, Maiyasyak Djohan. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 1. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 8 ayat (5) UU KUP menegaskan bahwa pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya harus dilunasi oleh. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *) Perubahan Pertama, Undang. 29. Adapun hal-hal yang mendasari diterbitkannya STP diatur pada pasal 14 ayat (1) UU KUP, yakni: 1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan ada yang tidak atau kurang dibayar; 2) Ada kekurangan pembayaran pajak yang diakibatkan oleh salah tulis dan/atau salah hitung (bukan alpa atau sengaja) berdasarkan hasil. NOMOR 16 TAHUN 2009. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah27 December 2018 at 9:26 am. Pasal-pasal ini juga menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar keadilan, kemerdekaan, dan perlindungan. YANG WAJIB DAN TIDAK WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. 03/2013 . 2. UU HPP mengubah besaran sanksi administrasi sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). UU ini mengatur bagaimana hukum materiil perpajakan dijalankan dalam masyarakat. 300. t. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir. Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam UU KUP adalah hak untuk mengajukan keberatan. 13. Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi. 16 Tahun 2000) Pasal 3 ayat (5a), Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT hingga tenggat waktu atau batas perpanjangan akan memperoleh Surat Teguran. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 UU ITE. Penjelasan Pasal 8 UU KUP. PKP yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada pemungut PPN. bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat: secara jelas Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c UU KUP nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang. Melalui UU Cipta Kerja, Pasal 17B ayat (3) UU KUP diubah. Dalam pelaksanaan perpajakan, pihak pajak harus memperlakukan wajib pajak dengan adil dan tidak. Dalam Pasal 9 ayat 3 UU KUP ditetapkan bahwa: STP, SKP KB, serta SKP KBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu. Yang dapat diajukan gugatan adalah : Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 28 TAHUN 2007Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c. Menteri KeuanganD. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. Tarif bunga sanksi pajak periode 1 Maret hingga 31 Maret 2021 ini sedikit mengalami kenaikan dibanding periode. Jawaban ( C )Dasar Hukum :Pasal 30 ayat (1) UU PPSP : “ Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 1 KMK-543/KMK. “Pasal 34 UU KUP melarang kami memberikan data wajib pajak,” ujarnya. t. 12 June 2015 at 3:46 pm. bagaimana hak dan persyaratan agar pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dijelaskan dalam video ini, selamat. “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [29 Oktober 2021],” demikian bunyi Pasal 19 UU HPP, dikutip pada Kamis (4/11/2021). 1. d. Pasal berikutnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak adalah Pasal 29 ayat 3 dari UU KUP. Dalam Pasal 9 ayat 3 UU KUP ditetapkan bahwa: STP, SKP KB, serta SKP KBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pasal 8 ayat 3 uu kup : “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan. Pasal 15 Ayat (4)Masih berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. No. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Sebagai informasi, Pasal 25 ayat (9) UU KUP memuat ketentuan sanksi administrasi denda 50% terhadap keberatan wajib pajak yang ditolak atau dikabulkan sebagian. 000. Kompetensi tertentu tersebut antara lain jenjang. Member. Pengangsuran dan Penundaan. KEP-310/WPJ. Perubahan besaran sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP s. Nomor42Tahun2009 Pasal1angka11 EksporBarangKenaPajakBerwujudadalahsetiapkegiatanmengeluarkanBarang KenaPajakBerwujuddaridalamDaerahPabeankeluarDaerahPabeanPada Pasal 29 ayat (3) UU KUP menegaskan, jika pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain di luar buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. Sesuai Pasal 25 ayat (1) UU KUP, ketentuan pengajuan keberatan hanya dapat diajukan kepada dirjen pajak atas: – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi. Perubahan Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam Pasal 13 UU HPP. 29. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau. BAB 1 - KETENTUAN. d. Member. Angka 29 Pasal 24 Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang. PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Revisi UU KUP dan Risiko Fiskal Pascapandemi. Dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP telah diatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu: memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak. "UU 16 tahun 2000. t. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ditambah dengan ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 14 seluruh menjadi berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. STP tidak benar lainnya yang tidak jabatan. 74 Tahun 2011. Semoga memberikan informasi bermanfaat. Dalam hal belum tersedia, Dalam tulisan sebelumnya telah dituangkan terkait perubahan yang ada dalam pasal 8, 9, dan 11 UU KUP, berikutnya akan dibahas perubahan yang ada dalam pasal 13, 14, 15, 17B, 19, 27B, 38, dan pasal 44B UU KUP. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi. Nomor42Tahun2009 Pasal1angka11 EksporBarangKenaPajakBerwujudadalahsetiapkegiatanmengeluarkanBarang KenaPajakBerwujuddaridalamDaerahPabeankeluarDaerahPabeanTambahan Pasal 8 Ayat (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang. pasal 25 ayat (9). 29. Yang Dapat Di Ajukan Gugatan. Sanksi pidana kurungan yang. Sanksi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) kini lebih rendah. Baca juga: Yuk, Segera Update e-faktur 3. Ayat (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana. t. Putusan Pengadilan Pajak. d UU HPP, pemerintah mengharuskan kuasa wajib pajak untuk memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Pasal 32 Definisi Pemeriksaan Pajak diatur dalam UU KUP (UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU No. 000 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Selain itu, SPT PPh juga menjadi sarana untuk melaporkan tentang beberapa komponen. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar. 1. d UU HPP, dirjen pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan pada informasi, data, laporan, dan pengaduan. Sanksi Bunga. Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik". Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. d. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP mendefinisikan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang. Rabu, 29 November 2023 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 NOVEMBER 2023 - 05 DESEMBER 2023 Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Penguatan Atas Dolar AS Rabu,. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undangg-Undang KUP, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa: Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. d UU HPP ini menyatakan proses pemeriksaan akan tetap dilanjutkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 (UU/2002/14) (2002) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 03/2021 3 MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021. SANKSI yang dikenakan terhadap tindak pidana perpajakan berupa kesengajaan dalam Pasal 39 UU KUP ini diatur dalam 2 bentuk, yakni sanksi pidana denda dan sanksi pidana penjara. Pada Pasal 29 ayat (3) UU KUP menegaskan, jika pemeriksa pajak membutuhkan keterangan lain di luar buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. a. d UU HPP, Kamis (14/10/2021) Baca Juga:akhir bulan berikutnya, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 oleh bendahara paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Pada Pasal 13 ayat (3c), tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan. Pasal 8 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa pengungkapan ketidakbenaran tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasinya. Jenis Sanksi Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 39 UU KUP. Dengan demikian, apabila pemeriksaan telah dilakukan, maka Wajib Pajak. (2)Lembaga penempatan tenaga kerja swasta•Pasal 27B ayat (8); dan •Pasal 44B ayat (3), UU KUP stdtd UU Cipta Kerja PMK NOMOR 18/PMK. Pajak menerbitkan SKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) UU KUP berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila. Angka 12: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan pada angka 11. id Pasal 29 UU KUP tujuan dari pemeriksaan pajak adalah : Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 2% dari pajak yang ditagih. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP, pajak terutang yang kurang dibayar sebagai hasil dari pemeriksaan dapat mengakibatkan timbulnya sanksi administratif berupa bunga yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) PMK-18/2021, hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). KMK ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 26 November 2020 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak 2 November 2020. Gallantino Farman | Kamis, 14 Oktober 2021 | 11:00 WIB A + A-12 Editor :UU PPN: 1 April 2022: 3: UU KUP: Tanggal diundangkan: 4: PPS atau Tax Amnesty: 1 Januari – 30 Juni 2022: 5: Pajak Karbon: 1 April 2022: 6:. Walapun Pasal 8 UU KUP diberijudul “Pembetulan SPT” tetapi ayat (3) dan (4) bukan Pembetulan SPT tetapi Pengungkapan Ketidakbenaran. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai berikut : Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal. Pertama, wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Ini diatur di Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai hak tagihan seorang komisioner. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undangg-Undang KUP, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa: Bunga dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja. Formulir Skema Impor Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26. PEMERINTAH telah mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) 0,60%: 0,61% . Apabila Wajib Pajak terlambat membayar PPh Final yang terutang diterbitkan STP (sanksi berupa bunga) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri. 000. Penjelasan Pasal 32 ayat (3) UU KUP menjelaskan bahwa: “Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sebelumnya UU HPP telah disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. 4. 3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. penelitian ini membatasi pada Pasal 39A UU KUP beserta penjelasannya. Pasal 32 ayat (4) UU KUP dan penjelasannya, mengatur bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata. Denda Pasal 7 Ayat (2) UU KUP. Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. jumlah pajak terutang pasal 12 ayat (2) & (3) uu kup jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wp jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat. 16 Tahun 2009) Pasal 1 angka 25, yaitu "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam. UU KUP terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 50 pasal. Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. 03/2015. pengajuan keberatan telah diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 9/PMK. 000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN 3.