undang undang nomor 35 tahun 2009. 000. undang undang nomor 35 tahun 2009

1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. UU Nomor 35 Tahun 2009. 2009 tentang Narkotika sudah berumur Permasalahan yang sering 7 (tujuh) tahun sejak diundangkan, muncul adalah tentang penerapan Pasal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Narkotika Ditetapkan: 12 Oktober 2009 Berlaku: 12 Oktober 2009 Sembunyikan. Sus/2017/PN Mdn majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (“UU Narkotika”). Mengingat : 1. ”Komentar & pembahasan Undang-undang Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika oleh: SUJONO, AR. Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan untuk mengetahui bagaimana. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. RI, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit untuk. NOMOR 35 TAHUN 2009. DR. Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? dan 2). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. - 8 - Pasal 9. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Eddy Hiariej menyampaikan penjelasan pemerintah pada Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR. Jul 29, 2010 · banyak Rp10. Dec 12, 2018 · Sistematika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Dasar, Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4)BAB III Ruang Lingkup (Pasal 5 – Pasal 8)BAB IV Pengadaan (Pasal 9 – Pasal 14)BAB V Impor dan Ekspor (Pasal 14 – Pasal 34)BAB VI Peredaran (Pasal 35 – Pasal 44)BAB… Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik . 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA NON PENAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL ARTIKEL ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Oleh : TATAS NUR ARIFIN NIM. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. 35. 000. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Nainggolan: Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Heri Maryadi: Bidang Pemberantasan. 35. d. 76MB. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2 Keywords: conviction, criminal liability, police officer, narcotics abuse I. Pasal 35 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas. Nafiah Murhayanti, dkk. perubahan. -35. Peraturan Pemerintah (PP) NO. A. bagaimana perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek viktimologi; dan 3. ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2017 . Pengertian. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pembahasan. a. Download: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). menurut Undang-Undang No. RI, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 23 Tahun 2010 tentang ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/ataumenggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat. dinyatakan sebagai unsur tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : 1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda. 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. TENTANG . Di dalam undang-undang tersebut banyak hal yang di bahas secara detail, seperti pengertian, golongan Narkotika, contoh pidana, dan lain sebagainya. Penerapan hukum Hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana ebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada beberapa putusan di Pengadilan5 Penjelasan Umum Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penyusunan Agenda Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam Undang – Undang RI No. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143. Dalam dokumen Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mencabut: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 vPl íïU Z` ^W˚ vˆµ E„l}ı]l ˆoZ orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam 8Lihat UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. UU Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 131 UU Narokotika mensyaratkan bahwa apabila seseorang yang tidak. - 2. Undang-undang Narkoba yang saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat . 35, LN. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2): 86 - 95. menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi Di Badan Narkotika Nasional”. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. PP narkotika dan psiko tropika. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi. UMUM. Pasal 35 (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 35: Tahun: 2009: Tentang: NARKOTIKA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 12 Oktober. NARKOTIKA. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan. Pejalan Kaki adalah. . 1 1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung : CV Mandar Maju, 2003. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6 (2) Desember 201 9: 86. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);. PERBANDINGAN UU NO 22 TAHUN 1997 DENGAN UU NO 35 TAHUN 2009. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. Halaman ini telah diuji baca. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pengedar yang mengedarkan narkotika lebih dari 1 (satu) kilogram untuk sanksi denda akan ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari sanksi denda yang diperoleh. 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika . portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. ltng Natkotlk:t,. Pakar Farmakologi Kombes Mufti Djusnir menjelaskan, meski zat baru tersebut belum masuk ke dalam lampiran perundang-undangan, bukan berarti penyidik tidak bisa. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 26. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengedar, pemakai dan pamilik itu berbeda. Mengingat : 1. NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 6 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum Undip cet. Abstract The objective of this study is to determine. 112 , TLN NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Kepala dan karyawan Sekjen DPR RI yang telah membantu dalam hal memberikan informasi perihal risalah sidang Undang-undang. Penerapan pasal 137 UU no. Merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana. Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika itu, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dankesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 20091 Oleh: Natasya N. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. “ -Voltaire Didalam Undang Undang Nomor 35 t. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Diunduh 13 kali; Unduh. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran,NOMOR . c. Bagi pengedar, misalnya, mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang No. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/9/2019). Pada tanggal 14 September 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disahkan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya secara deskriptif, menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Mdn). 35 Tahun 2009 inilah dimana peraturan undang-undang yang mengatur tentang Narkotika. UU No. 98 KB. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) dipidana dengan pidana. Undang-undang (UU) NO. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. pdf. BudiAuliaSetiawan. H. 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. Skip to document. Rincian kewenangan PPNS Bidang Kesehatan Tindak dan Pidana Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang. s. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Halaman ini telah diuji baca. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 2010/No. 211, TLN NO. Oct 12, 2009 · File. PUTUSAN Nomor 4/PUU-X/2012. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan. 131 UU RI No. Hal itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. 2091 Pid. Penegakan Hukum. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Unduh. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain. TENTANG.